Uupa No 5 Tahun 1960

Uupa No 5 Tahun 1960. Pasal 19 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) yang berdasarkan Peraturan Presiden.

Pendaftaran tanah merupakan amanat dari Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria secara jelas disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan.

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH …

Dengan lahirnya UUPA pada tanggal 24 september 1960 maka sistem pendaftaran tanah berubah menjadi sistem pendaftaran hak (registration of title) dimana hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA yang antara lain berbunyi 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut.

Surat Kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan Riwayat

Hak Pakai Pasal 4143 UUPA Pasal 3958 PP No 40/1996 a Hak Primer 15 b Hak Sekunder Jenis Hak atas Tanahnya 1) Hak Guna Bangunan Pasal 37 UUPA Pasal 24 PP No 40/1996 2) Hak Pakai Pasal 41 UUPA Pasal 44 PP No 40/1996 3) Hak Sewa Pasal 4445 dan 53 UUPA 4) Hak Usaha Bagi Hasil Pasal 53 UUPA 5) Hak Gadai atas Tanah.

KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (“UUPA”) dan apabila hak tersebut kemudian beralih bukti peralihan hak berturutturut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.